top of page
Gambar penulisycmmentawai

Masyarakat Harus Memulai Untuk Berbuat Meningkatkan Ekonomi

Penulis: Bambang Sagurung



TUAPEIJAT-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai (Bappeda), Sahad Pardamaian dalam dialog bersama pemerintah kabupaten Mentawai dengan kelompok marginal di tiga desa dampingan program Estungkara-YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) di aula Bappeda, Rabu (13/11/2024) mengajak masyarakat untuk berbuat dan mendorong pembangunan di Mentawai.

"Masyarakat Mentawai harus ada usaha yang dibuat dalam meningkatkan ekonomi sehingga pemerintah tinggal memfasilitasi untuk meningkatkan usaha yang sudah ada," katanya.


Lebihlanjut dikatakan Sahad pada perwakilan masyarakat di Malancan Kecamatan Siberut Utara, Muntei Kecamatan Siberut Selatan dan Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan, sumberdaya yang ada di masyarakat sangat banyak untuk meningkatkan ekonomi.

"Kalau kita lihat banyak potensi di masyarakat. Namun itu tidak dimanfaatkan dan diseriusi. Misalnya sapu lidi yang bahannya banyak di Mentawai tapi masih kita datangkan dari Padang," jelasnya.




Potensi lain yang perlu dikelola untuk peningkatan ekonomi keluarga, disampaikan kepala Bappeda yaitu pisang, keladi, ubi kayu sebagai potensi pangan lokal. "Kalau kita naik kapal cepat ada keripik yang dijual dan itu kita beli. Lalu pertanyaannya kenapa kita tidak buat itu untuk peningkatan ekonomi sementara bahan banyak, tempat pemasaran ada dan kita bisa olah," katanya.


Begitu juga halnya dengan tanaman palawija yang harus didatangkan dari luar Mentawai sementara bisa di tanaman karena tanah yang masih luas serta sayuran lokal banyak yang tumbuh di masyarakat.


"Kenapa kita tidak tanam cabe di pekarangan kita masing-masing agar kita bisa menghemat pengeluaran. Memanfaatkan sayuran lokal tanpa mesti harus membeli sayur dari luar Mentawai," katanya.


Selain melihat dan memanfaatkan potensi, masyarakat juga diharapkan untuk mendukung pembangunan yang masuk di tengah masyarakat sehingga tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan.



"Masyarakat harus siap memfasilitasi pembangunan yang masuk sehingga tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan," katanya.


Sahad mengatakan hal itu, karena adanya di beberapa tempat pembangunan jalan banyak mengalami kendala karena lokasi yang dipalang oknum masyarakat, pembangunan fasilitas pemerintah lainnya yang tertunda pembangunannya hanya karena persoalan lahan dan lainnya. "Masyarakat harus bisa berubah," katanya.


Dalam dialog tersebut perwakilan masyarakat menyampaikan usulan dan alasan kenapa usulan tersebut menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tengah masyarakat baik. Seperti pembangunan jaringan air bersih, MCK, pelatihan aparatur pemerintah desa, pelatihan keterampilan untuk kelompok ibu-ibu.


Nurbai, salah seorang ibu dari perwakilan Muntei Kecamatan Siberut Selatan mengatakan banyaknya potensi, bantuan dan keterampilan yang ada dan diberikan pemerintah tidak serta merta karena faktor masyarakat yang tidak mau berbuat namun ada juga faktor tidak tepat sasarannya bantuan yang diberikan pemerintah.



"Ada pelatihan kerajinan tangan atau UMKM yang sudah banyak diberikan pemerintah namun tidak berlanjut karena tidak tepat sasaran pada orang yang membutuhkan atau yang sedang menjalankan usaha sehingga tidak berlanjut dan sia-sia", katanya.


Hal lainnya dikatakan Lasma Tambunan dari Malancan. Dimana usulan perempuan dalam bentuk pelatihan dan pemberdayaan seakan tidak menjadi prioritas ditingkat pemerintah khususnya ditingkat desa. Sementara pemberdayaan kelompok perempuan dapat meningkatkan perekonomian keluarga.


"Sawah ditempatkan kami yang paling berperan ibu-ibu. Pendidikan anak, gizi anak ibu-ibu sangat berperan. Namun dalam setiap musyawarah dan usulan pembangunan ibu-ibu tidak dilibatkan. Kalaupun dilibatkan hanya sebagai formalitas saja," katanya.


Tarida Hernawati, koordinator program Estungkara YCMM Mentawai mengatakan, dialog dengan pemda Mentawai bersama perwakilan masyarakat dampingan salah satu tujuannya dalam rangka memfasilitasi komunikasi usulan dari kelompok marginal yang jarang dan bahkan tidak terakomodir di dalam tahapan perencanaan kegiatan ditingkat pemerintah mulai dari dusun hingga kabupaten.


"Dari dialog ini perwakilan dari kelompok marginal ini dapat menyampaikan langsung usulan dan juga dapat bercerita langsung soal kondisi mereka di lapangan kepada dinas-dinas terkait. Selain itu kelompok marginal ini juga mengetahui informasi-informasi yang ada di dinas terkait dengan mereka dan apa peran mereka", katanya.


Dalam dialog, hadir dinas-dinas terkait dengan kelompok marginal diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB.


Berita ini tayang sebelumnya di Mentawaikita.com

21 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua

Comments


bottom of page