Koalisi Regional Sumatera Desak UU Kehutanan Diganti, Bukan Sekadar Revisi

PADANG — Desakan agar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diganti, bukan sekadar direvisi, menguat dalam Konsolidasi Regional Sumatera di Padang, Senin, 29 Juni 2026. Konsolidasi yang berisikan koalisi masyarakat sipil dan komunitas ini menilai aturan lama itu gagal menjawab krisis hutan, konflik agraria, dan meningkatnya risiko bencana ekologis di Sumatera. Koalisi menilai regulasi itu harus diganti dengan undang-undang baru yang lebih berpihak pada pemulihan

Kayu bulat PT MPL di tempat penimbunan kayu (logyard) di Desa Sinaka, Pagai Selatan, Mentawai tahun 2024. (Foto: Febrianti/) MENTAWAI – Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) menyatakan apresiasinya atas langkah tegas Pemerintah RI yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tiga perusahaan besar yang beroperasi di Kepulauan Mentawai. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Minas Pagai Lumber (MPL), PT Biomass Andalan Energi (BAE), dan PT Salaki Summa Sejahtera (SS